Mahasiswa Universitas Mulawarman membentangkan spanduk protes bertuliskan 'Usir Mugiyanto, Pengkhianat Reformasi' saat Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyampaikan kuliah umum di kampus mereka. (Foto: nasional.tempo.co)
Gelombang penolakan menyambut kehadiran Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto saat dirinya menyampaikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Universitas Mulawarman (Unmul). Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk bernada keras yang menudingnya sebagai ‘Pengkhianat Reformasi’. Insiden ini terjadi saat sang Wamen memulai pemaparannya, menandai kritik tajam dari kalangan mahasiswa terhadap figur yang memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis pada masa Orde Baru.
Aksi spontan tersebut menarik perhatian banyak pihak, tidak hanya karena keberanian mahasiswa Unmul menyampaikan kritik langsung di hadapan pejabat tinggi negara, tetapi juga karena tudingan ‘Pengkhianat Reformasi’ yang mengacu pada latar belakang Mugiyanto. Spanduk bertuliskan ‘Usir Mugiyanto, Pengkhianat Reformasi’ menjadi simbol ketidakpuasan dan kekecewaan sebagian elemen mahasiswa terhadap sosok yang pernah menjadi ikon perlawanan terhadap rezim otoriter di masa lalu.
Mugiyanto: Dari Aktivis Radikal Hingga Wakil Menteri HAM
Tudingan ‘Pengkhianat Reformasi’ yang dilayangkan mahasiswa Unmul tidak muncul tanpa konteks. Mugiyanto dikenal luas sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan mahasiswa 1998, terutama sebagai Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD, pada masanya, merupakan organisasi yang sangat kritis terhadap Orde Baru dan aktif menyerukan reformasi total. Keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi membuatnya dipenjara dan menjadi simbol perlawanan.
- Rekam Jejak Aktivisme: Mugiyanto adalah mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD), organisasi yang secara vokal menentang rezim Orde Baru dan mengusung agenda reformasi politik, ekonomi, dan sosial yang radikal.
- Tahanan Politik: Dia pernah ditahan dan disiksa oleh rezim Orde Baru karena aktivitas politiknya, menjadikannya salah satu simbol perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia.
- Persepsi Kontradiksi: Bagi sebagian aktivis dan mahasiswa, posisi Mugiyanto saat ini sebagai Wakil Menteri HAM di bawah pemerintahan yang dianggap belum sepenuhnya menuntaskan agenda reformasi, menimbulkan pertanyaan besar dan dianggap sebagai bentuk kompromi atau bahkan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip perjuangan awalnya.
Transformasi Mugiyanto dari aktivis jalanan yang vokal menjadi bagian dari sistem pemerintahan seringkali menjadi subjek perdebatan di kalangan aktivis senior maupun mahasiswa. Mereka mempertanyakan sejauh mana idealismenya tetap terjaga ataukah tergerus oleh pragmatisme politik.
Kronologi dan Makna Aksi di Unmul
Insiden penolakan ini berlangsung singkat namun impactful. Saat Mugiyanto baru memulai pidatonya, sejumlah mahasiswa secara terorganisir membentangkan spanduk di area strategis agar terlihat jelas oleh audiens dan sang Wamen. Pesan ‘Usir Mugiyanto, Pengkhianat Reformasi’ terpampang jelas, menciptakan keheningan sesaat sebelum pihak keamanan atau panitia bergerak untuk menertibkan.
Aksi ini bukan sekadar protes personal, melainkan refleksi dari kekecewaan yang lebih luas terhadap arah reformasi di Indonesia. Mahasiswa, yang secara historis merupakan garda terdepan perubahan, melihat Mugiyanto sebagai representasi dari aktivis yang ‘bertransformasi’ menjadi bagian dari kemapanan. Tudingan ‘pengkhianat’ menggarisbawahi harapan yang belum terpenuhi dari gerakan 1998, khususnya dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan reformasi institusi negara.
Refleksi Aktivisme Mahasiswa dan Harapan Reformasi
Aksi di Unmul ini kembali mengingatkan publik akan peran vital mahasiswa sebagai pengawas kekuasaan dan suara kritis masyarakat. Meski seringkali dianggap minoritas, gerakan mahasiswa memiliki daya gedor signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Mereka terus menuntut akuntabilitas dari para pejabat dan menjaga agar janji-janji reformasi tidak dilupakan begitu saja.
Peristiwa ini juga memicu diskusi tentang dinamika politik di Indonesia, di mana figur-figur yang dulunya berada di barisan oposisi kini berada di dalam lingkaran kekuasaan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah keterlibatan dalam sistem dapat secara efektif mendorong perubahan dari dalam, ataukah justru berpotensi menggerus idealisme awal? Publik menanti tanggapan dari Mugiyanto sendiri terkait tudingan ini, serta bagaimana universitas dan aparat pemerintah menyikapi kebebasan berekspresi mahasiswa.
Mugiyanto sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini, begitu pula dengan pihak Universitas Mulawarman yang belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, aksi ini telah berhasil menarik perhatian dan menghidupkan kembali perdebatan mengenai konsistensi perjuangan reformasi di tengah tantangan politik kontemporer. Baca lebih lanjut mengenai latar belakang dan sepak terjang Mugiyanto di Wikipedia.