Jusuf Kalla Tegaskan Indonesia Wajib Pastikan BoP Bela Hak Palestina, Pertanyakan Keberpihakan

Jusuf Kalla Desak Indonesia Pastikan BoP Dukung Hak Palestina

Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mendesak Indonesia agar secara tegas memastikan tujuan pembentukan sebuah lembaga atau forum perdamaian global, yang disebutnya sebagai Board of Peace (BoP), semata-mata untuk mendukung penuh hak-hak bangsa Palestina. JK secara kritis mempertanyakan relevansi keanggotaan Indonesia dalam BoP jika forum tersebut pada akhirnya justru cenderung berpihak kepada Amerika Serikat dan Israel, bukan pada keadilan dan kemanusiaan universal. Pernyataan ini menegaskan kembali posisi teguh Indonesia dalam isu Palestina yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri.

Menurut JK, partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional harus memiliki nilai strategis dan konsisten dengan prinsip konstitusi. “Kalau semua berpihak ke AS-Israel, buat apa jadi anggota?” tegas Kalla, menyoroti potensi bias yang dapat merusak kredibilitas BoP sebagai entitas penegak perdamaian. Kekhawatiran ini muncul di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah, di mana peran mediasi yang adil dan tidak memihak menjadi krusial. Indonesia, dengan sejarah panjang dukungan terhadap Palestina, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap platform perdamaian benar-benar mewakili aspirasi keadilan.

Indonesia dan Komitmen Teguh untuk Palestina

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina bukanlah isu baru, melainkan pilar utama dalam politik luar negeri bebas aktif yang telah dianut sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apa pun dan mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa, termasuk Palestina. Pernyataan Jusuf Kalla ini datang sebagai pengingat akan prinsip tersebut, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai saluran diplomasi, aktif mengadvokasi solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan batas tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Indonesia juga secara rutin memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Palestina. Dalam forum-forum PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok, Indonesia selalu berada di garis depan dalam membela hak-hak Palestina yang seringkali terabaikan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. JK’s statement reinforces this konsistensi diplomasi Indonesia.

Tantangan Kredibilitas Dewan Perdamaian Global

Kritik JK terhadap BoP mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai efektivitas dan netralitas institusi perdamaian internasional. Banyak pihak menilai bahwa beberapa lembaga global seringkali terpengaruh oleh kepentingan geopolitik negara-negara adidaya, sehingga gagal menjalankan mandatnya secara objektif. Jika sebuah ‘Dewan Perdamaian’ justru merefleksikan keberpihakan, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata negara-negara berkembang dan bangsa-bangsa yang tertindas.

Penting bagi BoP, atau lembaga serupa, untuk memenuhi kriteria universal yang meliputi:

Netralitas Absolut: Tidak memihak kekuatan politik manapun, melainkan berdasarkan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.
Representasi Inklusif: Melibatkan suara dari berbagai wilayah dan perspektif global, tidak hanya didominasi oleh segelintir negara.
Mandat Jelas: Memiliki tujuan yang spesifik dan terukur untuk mencapai perdamaian berkelanjutan, bukan hanya meredakan konflik sementara.
Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas internasional.

Kekhawatiran JK bukan tanpa dasar, mengingat sejarah panjang konflik Israel-Palestina yang seringkali diwarnai oleh intervensi dan keberpihakan aktor-aktor eksternal. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan komitmen kuat terhadap keadilan global, memiliki posisi unik untuk menyuarakan keberatan ini dan mendorong BoP untuk menjadi forum yang benar-benar berintegritas.

Implikasi bagi Diplomasi Indonesia di Kancah Internasional

Pernyataan Jusuf Kalla ini bukan hanya sebuah kritik, melainkan juga panduan bagi diplomasi Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya Indonesia untuk tidak hanya sekadar “hadir” dalam forum internasional, tetapi juga “memengaruhi” dan “mengarahkan” agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks isu Palestina, Indonesia harus terus menjadi suara bagi mereka yang tertindas, memastikan bahwa hak-hak dasar dan martabat bangsa Palestina tidak dilupakan dalam setiap inisiatif perdamaian.

Melalui langkah-langkah diplomatik yang proaktif, Indonesia dapat mendorong BoP atau forum serupa untuk mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dan berkeadilan. Kehadiran Indonesia di meja perundingan atau dalam keanggotaan BoP harus dimanfaatkan untuk terus menyuarakan prinsip “Bebas Aktif” yang tidak memihak pada salah satu blok kekuatan, melainkan pada prinsip kebenaran dan keadilan universal. Ini adalah cerminan dari peran Indonesia yang lebih besar di panggung global, sebagai negara yang berani menyuarakan kebenaran demi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi, seperti yang diamanatkan konstitusi.