DPR Soroti Urgensi Mitigasi Karhutla di Kalimantan Demi Perlindungan Ekosistem

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, secara tegas menyerukan pemerintah untuk memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Kalimantan. Desakan ini bukan hanya untuk menjamin keselamatan manusia, melainkan juga untuk melindungi seluruh ekosistem vital, termasuk keanekaragaman hayati flora dan fauna yang rentan di pulau tersebut.

Panggilan untuk bertindak ini muncul di tengah kekhawatiran akan potensi peningkatan risiko karhutla, terutama saat musim kemarau panjang yang diprediksi akan datang. Penguatan mitigasi menjadi krusial untuk mencegah terulangnya bencana asap yang telah berulang kali melanda Indonesia, khususnya Kalimantan, dengan dampak yang merusak tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian lokal.

Ancaman Berulang Karhutla dan Dampaknya yang Meluas

Karhutla di Kalimantan telah menjadi masalah kronis yang terus menghantui. Setiap tahun, khususnya selama musim kemarau, titik api bermunculan dan sering kali meluas menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Lahan gambut, yang mendominasi sebagian besar wilayah Kalimantan, menjadi faktor kunci yang memperparah situasi. Kebakaran pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, melepaskan emisi karbon yang sangat tinggi dan menyebarkan kabut asap pekat ke berbagai wilayah, bahkan hingga negara tetangga.

Dampak karhutla tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan dan lahan. Bencana ini membawa konsekuensi serius bagi kehidupan masyarakat, meliputi:

Kesehatan Masyarakat: Kabut asap menyebabkan berbagai masalah pernapasan, iritasi mata, dan penyakit lainnya, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Ekonomi: Aktivitas transportasi udara dan laut terganggu, sektor pariwisata lesu, dan produktivitas pertanian serta perkebunan menurun drastis.
Lingkungan: Hilangnya habitat satwa liar endemik seperti orangutan, kerusakan ekosistem gambut yang berfungsi sebagai penyimpan karbon raksasa, serta kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global melalui emisi gas rumah kaca.
Pendidikan: Banyak sekolah harus ditutup, mengganggu proses belajar mengajar ribuan siswa.

Mengingat pengalaman pahit di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang pernah diulas dalam artikel kami ‘Dampak Ekonomi Karhutla Nasional: Pelajaran dari Krisis Asap 2019’, pemerintah harus bergerak lebih cepat dan komprehensif dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan.

Strategi Mitigasi Komprehensif dan Berkelanjutan yang Mendesak

Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penguatan mitigasi tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus proaktif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat mitigasi karhutla meliputi:

Peningkatan Kapasitas Deteksi Dini: Memperkuat sistem pemantauan berbasis satelit dan jaringan pengawasan darat untuk mendeteksi titik api sedini mungkin, memungkinkan respons cepat sebelum api meluas.
Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Mengintensifkan sosialisasi bahaya karhutla dan praktik pertanian tanpa bakar kepada masyarakat, khususnya di desa-desa rawan kebakaran. Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga harus terus didorong sebagai garda terdepan pencegahan di tingkat tapak.
Penegakan Hukum yang Tegas: Menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi, untuk menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Restorasi Ekosistem Gambut: Melanjutkan dan memperluas program restorasi gambut yang rusak melalui pembasahan kanal, revegetasi, dan pengelolaan tata air yang lebih baik untuk mengurangi kerentanan terbakar.
Koordinasi Antarlembaga: Memperkuat sinergi antara berbagai kementerian/lembaga terkait seperti KLHK, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dalam satu komando penanganan karhutla.
Pemanfaatan Teknologi: Mengoptimalkan penggunaan drone, aplikasi pelaporan, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan, pemantauan, dan manajemen data karhutla secara lebih efisien.
Anggaran yang Cukup: Memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk operasional penanggulangan karhutla, termasuk pengadaan peralatan, pelatihan personel, dan kegiatan pencegahan.

Mengingat bahwa karhutla bukan hanya masalah lingkungan, melainkan juga isu sosial dan ekonomi, pendekatan multisektoral dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang terpadu dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh makhluk hidup di Kalimantan, serta berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional.

Sumber Terkait: Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, Anda bisa mengunjungi situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).