Ratusan Mama Papua Desak Dukungan Ekonomi, Tolak Militerisme dan PSN

SORONG – Ratusan mama-mama pedagang asli Papua dari enam wilayah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar aksi damai. Sejak Rabu (01/07), para perempuan penggerak ekonomi keluarga ini memadati Kota Sorong, menyuarakan desakan kuat untuk dukungan ekonomi yang nyata serta penolakan tegas terhadap kebijakan militerisme dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan mereka.

Aksi ini melibatkan perwakilan mama-mama dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, hingga Raja Ampat. Mereka berkumpul menyuarakan keresahan dan harapan atas kondisi ekonomi serta masa depan tanah Papua yang kerap dihadapkan pada dilema pembangunan versus perlindungan hak-hak adat dan lingkungan.

Mengapa Mama Papua Bergerak: Dari Pasar ke Jalanan

Para mama-mama Papua ini bukan sekadar pedagang. Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan penjaga tradisi. Keseharian mereka dihabiskan di pasar, menjual hasil bumi, kerajinan tangan, dan kebutuhan pokok lain untuk menopang hidup. Namun, dalam perjalanan menjalankan usaha, mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar yang tidak merata, hingga persaingan yang ketat tanpa perlindungan memadai dari pemerintah.

Tuntutan ekonomi yang mereka sampaikan mencerminkan realitas pahit di lapangan. Mereka memerlukan modal usaha yang mudah diakses, pasar yang representatif dan manusiawi, serta program pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kapasitas usaha. Tanpa intervensi dan dukungan konkret, mereka merasa terpinggirkan dari roda pembangunan yang terus berjalan, justru di tanah leluhur mereka sendiri. Aksi damai ini merupakan puncak dari akumulasi masalah yang telah lama membebani, mendorong mereka untuk turun ke jalan dan menuntut perhatian serius dari pemangku kebijakan.

Tiga Tuntutan Utama: Ekonomi, Militerisme, dan PSN

Dalam aksi ini, para mama-mama Papua secara lugas merumuskan tiga poin tuntutan utama yang menjadi inti dari perjuangan mereka:

Dukungan Ekonomi Berkelanjutan: Mereka mendesak pemerintah untuk menyediakan program dukungan ekonomi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup akses permodalan tanpa bunga tinggi, fasilitas pasar yang layak, serta perlindungan hukum bagi usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh masyarakat adat. Mereka menginginkan pemberdayaan ekonomi yang adil dan merata, bukan sekadar janji-janji politik.
Penolakan Terhadap Kebijakan Militerisme: Mama-mama Papua dengan tegas menolak pendekatan keamanan berbasis militerisme di Papua. Mereka berpendapat bahwa kehadiran militer yang berlebihan seringkali menciptakan rasa takut, membatasi ruang gerak masyarakat, dan mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari. Pendekatan ini juga dinilai tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan justru memperparah konflik dan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia.
Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Merugikan: Tuntutan paling krusial adalah penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat, bahkan cenderung merampas hak ulayat dan merusak lingkungan. Proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur besar, pertambangan, atau perkebunan skala luas seringkali tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat lokal, mengakibatkan penggusuran, kerusakan ekologi, dan marginalisasi ekonomi. Berita-berita sebelumnya juga banyak menyoroti bagaimana PSN seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat adat di Papua, seperti telah kami ulas dalam artikel berjudul “Tantangan Pembangunan Inklusif di Tanah Papua: Dilema Antara Proyek Strategis dan Hak Masyarakat Adat”.

Implikasi dan Harapan untuk Masa Depan

Aksi damai mama-mama di Sorong ini bukan hanya sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah manifestasi dari suara hati nurani kolektif masyarakat adat Papua yang menginginkan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas hak-hak mereka. Tuntutan ini menghadirkan tantangan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembangunan di Papua. Pendekatan yang selama ini fokus pada pembangunan infrastruktur dan keamanan harus diseimbangkan dengan pendekatan berbasis kesejahteraan, perlindungan hak adat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang substantif dengan masyarakat adat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Masa depan Papua yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud jika pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, adil, dan menghormati harkat serta martabat masyarakat adatnya.