SP PLN Desak Evaluasi Total RUPTL, Said Iqbal Siap Kawal ke Presiden Prabowo

JAKARTA – Serikat Pekerja PT PLN (Persero), atau SP PLN, mengeluarkan seruan krusial kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Tuntutan mendesak ini mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) hari kedua SP PLN yang berlangsung di Bidakara Hotel Jakarta, Kamis (25/6/2026). Aspirasi kuat dari para pekerja PLN ini mendapat dukungan signifikan, dengan tokoh berpengaruh Said Iqbal secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung tuntutan tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam SP PLN terhadap arah kebijakan energi nasional yang tertuang dalam RUPTL. Sebagai cetak biru penyediaan listrik nasional, RUPTL memiliki dampak masif terhadap operasional PT PLN, kesejahteraan para pekerjanya, dan ketersediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Evaluasi total dianggap fundamental untuk memastikan keberlanjutan sektor ketenagalistrikan yang adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Mendesaknya Evaluasi Komprehensif RUPTL

RUPTL merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman investasi dan pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia. SP PLN meyakini bahwa perubahan dinamika energi global, perkembangan teknologi, serta tantangan ekonomi dan sosial di tingkat domestik memerlukan peninjauan ulang yang radikal terhadap kerangka RUPTL yang ada. Mereka menyoroti beberapa aspek yang dianggap krusial untuk dievaluasi:

Keseimbangan antara pembangkit listrik berbasis energi fosil dan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berorientasi pada transisi energi berkelanjutan.
Dampak kebijakan terhadap tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat serta beban operasional dan investasi PT PLN.
Aspek keamanan energi nasional dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya.
Perlindungan hak-hak dan kesejahteraan pekerja PLN dalam setiap kebijakan privatisasi atau restrukturisasi sektor.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pengembangan proyek-proyek ketenagalistrikan.

SP PLN menegaskan bahwa tanpa evaluasi mendalam, RUPTL berpotensi menciptakan ketidakpastian dan bahkan merugikan kepentingan strategis negara dalam jangka panjang. Mereka percaya bahwa kebijakan energi yang adaptif dan responsif adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan.

Said Iqbal Mengawal Aspirasi ke Presiden Prabowo

Janji Said Iqbal untuk mengawal aspirasi SP PLN langsung ke Presiden Prabowo Subianto memberikan bobot politik yang signifikan terhadap tuntutan ini. Said Iqbal, yang dikenal memiliki pengaruh dalam gerakan serikat pekerja, menyatakan bahwa isu ketenagalistrikan adalah agenda strategis yang harus mendapat perhatian serius dari pemimpin tertinggi negara. Komitmen ini menandakan bahwa suara SP PLN tidak hanya akan berhenti di level kementerian terkait, melainkan akan diupayakan untuk didengar dan ditindaklanjuti langsung oleh Istana Kepresidenan.

Dukungan dari tokoh seperti Said Iqbal menggarisbawahi urgensi masalah ini dan keseriusan SP PLN dalam memperjuangkan revisi kebijakan energi. Langkah ini juga menunjukkan harapan besar serikat pekerja terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk lebih responsif terhadap masukan dari elemen masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan BUMN strategis.

Implikasi Kebijakan dan Masa Depan Energi Nasional

Jika tuntutan SP PLN ini diakomodasi, evaluasi total RUPTL dapat memicu perubahan fundamental dalam peta jalan energi Indonesia. Hal ini dapat berarti pergeseran prioritas investasi, renegosiasi kontrak-kontrak energi, atau bahkan perumusan ulang visi jangka panjang penyediaan listrik. Sebelumnya, perdebatan mengenai proporsi EBT dalam bauran energi nasional dan skema pembelian listrik dari swasta (IPP) sering kali menjadi sorotan publik dan memicu diskusi panas. Kondisi ini mengingatkan pada dinamika perumusan kebijakan energi di masa lampau, di mana suara serikat pekerja seringkali menjadi penyeimbang vital dalam menjaga kepentingan nasional.

Pemerintah yang baru akan menghadapi tugas besar untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan: memastikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau, mendorong transisi energi menuju keberlanjutan, menarik investasi, sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan kedaulatan energi. Resolusi terhadap tuntutan SP PLN ini akan menjadi indikator awal bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo akan menanggapi masukan dari serikat pekerja dan mengelola sektor strategis seperti ketenagalistrikan.

SP PLN berharap bahwa evaluasi total RUPTL tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi momentum untuk merumuskan kebijakan energi yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.