Ilustrasi lapangan padel yang berpotensi menimbulkan kebisingan di lingkungan permukiman warga. (Foto: news.detik.com)
DPRD DKI Desak Pemprov Tindak Serius Kebisingan Lapangan Padel Cilandak
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyerukan penindakan serius terhadap gangguan kebisingan yang berasal dari sebuah lapangan padel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Keluhan warga mengenai suara bising yang terus-menerus dilaporkan telah mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup mereka, mendorong legislator tersebut untuk mendesak pemerintah provinsi agar segera mencari solusi konkret dan menegakkan aturan yang berlaku.
Sorotan ini mencuat setelah sejumlah laporan dari masyarakat Cilandak yang merasa terganggu oleh operasional lapangan padel, terutama pada jam-jam malam. Suara pantulan bola yang keras, teriakan pemain, dan aktivitas pendukung lainnya disebut-sebut merusak ketenangan lingkungan permukiman, menimbulkan keresahan, dan bahkan mengganggu istirahat warga yang tinggal berdekatan dengan fasilitas olahraga tersebut.
Dampak Kebisingan Padel pada Kualitas Hidup Warga
Kebisingan yang berlangsung secara repetitif dan intens, seperti yang dihasilkan dari lapangan padel, dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan dan kualitas hidup penghuni di sekitarnya. Paparan kebisingan yang berkepanjangan dapat menyebabkan:
- Gangguan Tidur: Suara bising, terutama di malam hari, dapat menghambat kemampuan seseorang untuk tidur nyenyak, yang berujung pada kelelahan, penurunan konsentrasi, dan masalah kesehatan lainnya.
- Peningkatan Stres: Lingkungan yang bising terus-menerus meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan bahkan dapat memicu tekanan darah tinggi.
- Penurunan Produktivitas: Bagi warga yang bekerja atau belajar dari rumah, kebisingan dapat sangat mengganggu konsentrasi dan produktivitas.
- Keterbatasan Aktivitas Sosial: Warga mungkin merasa enggan untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau bersosialisasi di lingkungan yang bising.
Situasi ini menggarisbawahi pentingnya prinsip keberimbangan antara pengembangan fasilitas komersial atau rekreasi dengan hak-hak dasar warga untuk hidup di lingkungan yang damai dan sehat. Anggota DPRD tersebut menekankan bahwa kenyamanan warga seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan perizinan.
Desakan DPRD DKI Jakarta untuk Penindakan Tegas
Menanggapi keluhan ini, anggota dewan tersebut secara eksplisit mendorong agar pihak-pihak terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menunda penindakan. Langkah serius yang dimaksud mencakup investigasi menyeluruh terhadap sumber kebisingan, validasi keluhan warga, hingga peninjauan kembali izin operasional lapangan padel tersebut.
DPRD meminta aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk bergerak cepat. Satpol PP diharapkan melakukan penertiban jika ada pelanggaran jam operasional atau penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, sementara DLH bertanggung jawab dalam mengukur tingkat kebisingan dan memastikan kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan. Penegakan hukum dan peraturan daerah menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah serupa yang kerap terjadi di ibu kota.
Regulasi Lingkungan dan Perizinan Fasilitas Olahraga
Kasus kebisingan lapangan padel di Cilandak ini juga menyoroti pentingnya peninjauan regulasi terkait pendirian fasilitas olahraga atau rekreasi di area permukiman padat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan menjadi landasan hukum yang harus ditaati.
Pergub DKI Jakarta secara jelas mengatur ambang batas kebisingan yang diizinkan di berbagai zona, termasuk area perumahan. Fasilitas seperti lapangan padel, meskipun bertujuan positif untuk kesehatan dan rekreasi, wajib mematuhi standar ini untuk mencegah gangguan lingkungan. Proses perizinan pendirian fasilitas tersebut seharusnya sudah mencakup analisis dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang mempertimbangkan potensi kebisingan dan dampaknya terhadap warga sekitar.
Artikel serupa sebelumnya kerap membahas tentang dilema pengembangan kota yang harus sejalan dengan kualitas hidup warga, seperti kasus pembangunan kafe atau tempat hiburan di area permukiman yang juga menimbulkan keluhan suara bising. Ini menunjukkan bahwa masalah kebisingan dari fasilitas komersial atau rekreasi di zona residensial bukanlah hal baru di Jakarta.
Anggota DPRD menegaskan, jika terbukti ada pelanggaran batas ambang kebisingan atau ketidaksesuaian dengan izin yang diberikan, Pemprov DKI harus berani mengambil tindakan tegas. Tindakan tersebut bisa berupa pemberian sanksi, pembatasan jam operasional, hingga tuntutan untuk melakukan upaya mitigasi kebisingan seperti pemasangan peredam suara atau penutupan jika pelanggaran terus berlanjut dan tidak ada iktikad baik dari pengelola.
Mencari Solusi Berkelanjutan untuk Kenyamanan Publik
Penyelesaian masalah kebisingan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penindakan insidentil, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Perlu adanya panduan yang lebih jelas bagi pengusaha yang ingin mendirikan fasilitas serupa, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman padat.
Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus lebih efektif dan responsif, memastikan setiap keluhan warga mendapat perhatian dan tindak lanjut yang cepat. Dialog antara pengelola fasilitas, warga, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan demikian, fasilitas olahraga dapat terus berkembang tanpa mengorbankan hak fundamental warga untuk menikmati lingkungan yang tenang dan nyaman.
About the Author
