Said Abdullah Dorong KSSK Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Rupiah dari Guncangan Global

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengintensifkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Desakan ini muncul menyikapi tekanan signifikan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah, menuntut peran optimal KSSK dalam menjaga stabilitas fundamental ekonomi nasional.

Pelemahan rupiah belakangan ini bukan fenomena tunggal. Tekanan global, terutama dari tren kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat, ditambah ketidakpastian geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia, turut memicu potensi aliran modal keluar dari negara berkembang. Di dalam negeri, meskipun fundamental ekonomi masih relatif solid, sentimen pasar tetap membutuhkan kepastian dan langkah konkret dari otoritas untuk memastikan ketahanan ekonomi.

Urgensi Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas

Said Abdullah menekankan bahwa koordinasi erat antara kebijakan fiskal yang diampu pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia adalah kunci vital. Kebijakan fiskal, meliputi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan pajak, memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter, melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas, berperan mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar.

Tanpa sinergi yang kuat, upaya stabilisasi bisa saling tumpang tindih atau bahkan kontraproduktif. Sebagai contoh, stimulus fiskal yang berlebihan tanpa diimbangi pengetatan moneter dapat memicu inflasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pengetatan moneter agresif tanpa dukungan fiskal yang tepat bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan membebani dunia usaha. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terkoordinasi akan menciptakan daya tahan ekonomi yang lebih kokoh.

Peran Strategis KSSK dalam Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

KSSK, yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dibentuk dengan mandat untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. Keberadaan KSSK adalah wujud komitmen negara dalam memastikan sistem keuangan tetap resilien di tengah gejolak global maupun domestik.

Berikut adalah poin-poin krusial terkait peran KSSK dalam menghadapi tantangan saat ini:

Koordinasi Kebijakan: Memastikan harmonisasi antara kebijakan fiskal (pemerintah) dan moneter (Bank Indonesia) untuk mencapai tujuan stabilitas makroekonomi yang komprehensif.
Mitigasi Risiko: Mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas keuangan secara menyeluruh.
Penanganan Krisis: Merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah darurat yang efektif jika terjadi krisis keuangan, memastikan dampak minimal terhadap perekonomian.
Pengawasan Bersama: Memastikan pengawasan yang komprehensif dan terpadu terhadap sektor keuangan, sehingga potensi masalah dapat dideteksi sejak dini.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, informasi mendalam dapat diakses melalui portal resmi Bank Indonesia pada bagian stabilitas sistem keuangan. Kunjungi halaman terkait.

Proyeksi dan Harapan dari Ketua Banggar DPR RI

Merespons dinamika nilai tukar rupiah yang telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir, Said Abdullah juga mengingatkan pentingnya respons cepat dan terukur dari seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap KSSK tidak hanya reaktif terhadap situasi yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam menyusun strategi jangka pendek maupun panjang yang prediktif dan adaptif.

Sebelumnya, DPR RI melalui Banggar telah berulang kali membahas dampak volatilitas pasar keuangan global terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta daya beli masyarakat. Pernyataan Ketua Banggar ini merupakan kelanjutan dari komitmen legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah mampu melindungi kepentingan rakyat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Optimalisasi peran KSSK dalam mengawal sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini diharapkan mampu memberikan keyakinan lebih kepada pelaku pasar, sekaligus menopang resiliensi ekonomi Indonesia dari guncangan eksternal yang tak terhindarkan.

Dengan langkah-langkah koordinatif yang solid dan terarah dari KSSK, stabilitas rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan dapat terjaga. Ini adalah fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.