Ratusan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis, 21 Mei 2026. Aksi ini menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan daerah, serta mendesak pemerintah provinsi untuk mendukung penuh jalannya hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari itu dipenuhi orasi dan spanduk berisi tuntutan keadilan dan transparansi. Massa APMK menyuarakan kekecewaan terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus dugaan KKN yang menurut mereka telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Suasana aksi berjalan tertib namun tegas, menunjukkan komitmen kuat para pengunjuk rasa dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
### Tuntutan Kunci APMK: Dorong Hak Angket KKN
Inti dari tuntutan APMK adalah desakan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Gubernur Rudy Mas’ud, memberikan dukungan konkret terhadap upaya DPRD Kaltim untuk membentuk dan menjalankan hak angket. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Massa APMK percaya bahwa hak angket menjadi instrumen penting untuk:
* Mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pembangunan daerah.
* Membongkar praktik jual-beli jabatan atau proses tender yang tidak transparan.
* Memastikan akuntabilitas pejabat publik dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami tidak hanya meminta, tapi menuntut Gubernur untuk berdiri bersama rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati bagi kemajuan Kalimantan Timur,” tegas salah satu koordinator aksi dalam orasinya. Mereka juga menambahkan bahwa langkah hak angket ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan penggunaan dana rakyat tepat sasaran.
### Dialog dengan Gubernur Rudy Mas’ud
Menanggapi aksi massa tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya menerima sekitar 30 perwakilan dari APMK di ruangannya. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama kurang lebih satu jam, membahas secara mendalam poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh massa. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan APMK memaparkan bukti-bukti awal dan indikasi adanya praktik KKN yang perlu diusut tuntas melalui hak angket.
Gubernur Rudy Mas’ud, dalam keterangan singkat usai pertemuan, menyatakan apresiasinya terhadap semangat dan kepedulian masyarakat Kaltim dalam mengawal pemerintahan. “Kami selalu terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat. Terkait hak angket, kami akan mempelajari lebih lanjut substansi tuntutan ini dan berkoordinasi dengan DPRD Kaltim,” ujar Gubernur. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Namun, ia tidak memberikan janji spesifik terkait dukungan langsung terhadap hak angket tersebut, melainkan menekankan pada proses kajian dan koordinasi.
### Latar Belakang dan Konteks Aksi APMK
Aksi ini bukan kali pertama APMK menyuarakan keprihatinan mereka terhadap isu tata kelola pemerintahan di Kaltim. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh EVENT NUSANTARA, protes serupa dengan skala yang lebih kecil kerap disuarakan. APMK sendiri merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga tokoh adat, yang memiliki visi sama untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
Keresahan terhadap dugaan KKN semakin menguat seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan investasi di Kaltim, terutama dalam persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN). Banyak pihak khawatir bahwa peluang investasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri.
### Menanti Tindak Lanjut dan Implikasi
Meskipun Gubernur telah menerima perwakilan massa, APMK menyatakan akan terus memantau perkembangan dan tindak lanjut dari tuntutan mereka. Mereka berharap DPRD Kaltim dapat segera merespons desakan ini dengan membentuk panitia khusus hak angket. Jika tidak ada respons positif dalam waktu dekat, APMK tidak menutup kemungkinan untuk kembali menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi penguatan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kalimantan Timur.
About the Author
