Eks Kepala Polisi Filipina Ronald Dela Rosa Hindari Penangkapan ICC

Mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan senator aktif, Ronald Dela Rosa, dilaporkan menghindari upaya penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Gedung Senat. Insiden ini menandai babak baru dalam saga penyelidikan ICC terhadap ‘perang melawan narkoba’ brutal yang dilancarkan di bawah kepemimpinan mantan Presiden Rodrigo Duterte, di mana Dela Rosa menjadi arsitek utamanya.

Dela Rosa, yang dikenal sebagai ‘Bato’, dituduh bertanggung jawab atas ribuan pembunuhan ekstra-yudisial yang terjadi selama masa jabatannya sebagai kepala PNP, dan kemudian sebagai kepala Biro Pemasyarakatan. Keberadaannya di Senat, sebuah lembaga yang secara tradisional menawarkan tingkat perlindungan politik, menjadi titik fokus setelah laporan mengenai surat perintah penangkapan ICC mulai beredar, mendorongnya untuk meninggalkan gedung tersebut demi menghindari eksekusi perintah penangkapan.

Kejadian ini semakin menyoroti ketegangan antara yurisdiksi internasional dan kedaulatan nasional Filipina, serta komitmen pemerintah saat ini terhadap keadilan bagi para korban. Pemerintah Filipina sendiri secara konsisten menolak bekerja sama dengan ICC, mengklaim bahwa sistem peradilan domestik mereka mampu menangani kasus-kasus tersebut, meskipun para kritikus berpendapat sebaliknya.

Latar Belakang Penyelidikan ‘War on Drugs’

Penyelidikan ICC di Filipina berakar pada ‘perang melawan narkoba’ yang diluncurkan oleh Presiden Duterte pada tahun 2016. Kampanye ini, yang bertujuan untuk memberantas kejahatan narkoba, menyebabkan kematian puluhan ribu orang, termasuk banyak yang tewas dalam operasi polisi atau oleh kelompok main hakim sendiri. Organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional secara luas mengutuk kampanye tersebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, menuduhnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ribuan kematian: Estimasi bervariasi, namun laporan menunjukkan antara 6.000 hingga 30.000 kematian terkait ‘perang narkoba’.
Pelanggaran HAM: Pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas menjadi sorotan utama.
Peran Dela Rosa: Sebagai kepala PNP pada awal kampanye, Dela Rosa dianggap sebagai salah satu tokoh sentral yang merancang dan melaksanakan kebijakan kontroversial ini.

Pada tahun 2018, ICC membuka penyelidikan awal atas situasi di Filipina, yang kemudian berkembang menjadi penyelidikan penuh pada tahun 2021. Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC, pada tahun 2019, ICC menegaskan yurisdiksinya atas dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut efektif. Hal ini menjadi dasar bagi potensi surat perintah penangkapan terhadap individu-individu seperti Dela Rosa.

Kontroversi Yurisdiksi dan Kedaulatan

Pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mempertahankan sikap tidak kooperatif terhadap ICC, mirip dengan pendahulunya. Mereka berargumen bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi karena Filipina adalah negara berdaulat dan memiliki sistem peradilan yang berfungsi. Namun, para pendukung ICC dan kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Filipina gagal secara serius mengadili para pelaku ‘perang narkoba’, sehingga membenarkan intervensi ICC.

Penghindaran penangkapan oleh Dela Rosa ini menambah rumit dinamika antara Manila dan Den Haag. Jika ICC mengeluarkan surat perintah resmi, ini akan menjadi ujian signifikan bagi pemerintah Filipina dan hubungannya dengan hukum internasional. Penangkapan individu-individu yang dituduh kejahatan terhadap kemanusiaan oleh ICC seringkali memerlukan kerja sama dari negara tempat individu tersebut berada, atau setidaknya ketiadaan perlawanan aktif.

Implikasi Politik dan Hukum

Kejadian ini memiliki implikasi yang luas, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Bagi Dela Rosa sendiri, menghadapi surat perintah penangkapan ICC berarti ancaman penahanan dan persidangan di Den Haag, dengan tuduhan serius yang dapat berujung pada hukuman berat. Bagi Filipina, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kondisi ini juga dapat memengaruhi reputasi internasional Filipina dan hubungannya dengan negara-negara yang merupakan penandatangan Statuta Roma. Sementara itu, kelompok korban dan advokat hak asasi manusia terus menyerukan keadilan dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas ‘perang narkoba’ yang mematikan. Seperti yang dilaporkan oleh Human Rights Watch pada September 2023, upaya Filipina untuk menghentikan penyelidikan ICC terus ditolak, menegaskan bahwa jalan bagi keadilan internasional tetap terbuka. (Sumber: Human Rights Watch)

Penyelidikan ICC terhadap ‘perang narkoba’ di Filipina terus berlanjut, dengan tekanan yang meningkat pada pemerintah untuk bekerja sama. Insiden Dela Rosa yang menghindari penangkapan adalah pengingat tajam akan pertarungan yang sedang berlangsung antara keadilan internasional dan pertahanan kedaulatan nasional.