Perpecahan Politik Israel Pasca Serangan 7 Oktober: Akuntabilitas Netanyahu dan Militer

Politik Israel di Tengah Badai Pasca-7 Oktober

Serangan brutal Hamas pada 7 Oktober 2023 mengguncang fondasi keamanan dan sosial Israel secara fundamental. Namun, ironisnya, perubahan masif ini tampaknya gagal mengubah lanskap politiknya yang sudah sangat terfragmentasi. Ketika warga Israel bersiap untuk memberikan suara pertama kali sejak gempuran mematikan tersebut, perpecahan mendalam justru semakin kentara. Debat sengit berkecamuk mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan intelijen dan pertahanan yang memungkinkan tragedi itu terjadi: apakah kelalaian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ataukah ‘pengkhianatan’ para jenderal militernya.

Pola polarisasi politik yang sudah mengakar kuat di Israel, yang sebelumnya terpusat pada reformasi peradilan kontroversial, kini menemukan medan pertempuran baru yang jauh lebih pahit. Daripada bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal, masyarakat dan elite politik Israel justru terjebak dalam saling tuding dan perebutan narasi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan rapuhnya konsensus nasional tetapi juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi negara tersebut dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan dan institusi keamanannya.

Mencari Dalang Kegagalan: Antara PM dan Militer

Inti dari perpecahan politik pasca-7 Oktober adalah upaya keras untuk mengidentifikasi pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan preventif yang berujung pada invasi Hamas. Dua kubu utama muncul dengan argumen yang saling bertolak belakang:

Kelalaian Perdana Menteri Netanyahu: Banyak kritikus menuding Netanyahu dan pemerintahannya lalai dalam mengantisipasi ancaman dari Gaza. Tuduhan ini berpusat pada prioritas politik yang lebih mementingkan perselisihan internal daripada kesiapan militer, serta dugaan mengabaikan peringatan intelijen. Kebijakan Netanyahu yang sering disebut ‘membagi dan menaklukkan’ dengan mengizinkan dana mengalir ke Hamas sebagai cara untuk melemahkan Otoritas Palestina juga menjadi sorotan tajam.
‘Pengkhianatan’ Para Jenderal: Di sisi lain, ada narasi yang menyalahkan petinggi militer dan lembaga intelijen. Beberapa pihak, terutama dari kubu pendukung Netanyahu, berpendapat bahwa ada kegagalan operasional yang serius dari para jenderal, bahkan menuduh mereka ‘berkhianat’ karena dianggap gagal melindungi perbatasan atau tidak memberikan respons yang cukup cepat. Narasi ini seringkali berusaha mengalihkan perhatian dari potensi tanggung jawab politik dan melempar kesalahan sepenuhnya ke pundak birokrasi keamanan.

Perdebatan ini tidak hanya sekadar mencari kambing hitam, melainkan juga pertaruhan besar bagi masa depan politik masing-masing faksi. Bagi Netanyahu, kelangsungan karier politiknya mungkin bergantung pada kemampuannya untuk mengelak dari tanggung jawab langsung atas tragedi tersebut. Sementara itu, kredibilitas institusi militer dan intelijen Israel, yang selama ini dianggap suci, kini dipertaruhkan.

Dampak Politik Terhadap Netanyahu dan Koalisinya

Posisi Benjamin Netanyahu, yang merupakan perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, kini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun ia berhasil membentuk pemerintahan darurat dan menampilkan diri sebagai pemimpin perang, popularitasnya menurun drastis di mata publik. Banyak warga Israel merasa dikhianati oleh kegagalan pemerintah dalam melindungi mereka. Pilkada yang akan datang, meskipun belum jelas kapan akan diselenggarakan secara nasional, akan menjadi referendum de facto atas kepemimpinannya.

Koalisi sayap kanan dan ultra-ortodoksnya yang sebelumnya berkuasa telah menunjukkan retakan. Ketidakpuasan publik dan tuntutan untuk penyelidikan independen semakin menguat, memperumit upaya Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagian besar analisis menunjukkan bahwa jika pemilihan diadakan hari ini, partainya, Likud, kemungkinan besar akan kehilangan banyak kursi, dan Netanyahu mungkin kesulitan membentuk koalisi yang stabil.

Masa Depan Politik Israel: Antara Persatuan dan Fragmentasi

Kondisi politik Israel saat ini menunjukkan dilema yang mendalam. Di satu sisi, serangan 7 Oktober seharusnya menjadi katalisator bagi persatuan nasional, seperti yang sering terjadi pada saat krisis besar. Namun, seperti yang disinggung dalam sumber asli, “The Oct. 7 Attack Changed Israel, but Not Its Politics,” pola politik lama yang terfragmentasi justru semakin menguat.

Pertanyaan fundamental yang dihadapi Israel adalah apakah ia mampu mengatasi perpecahan internalnya untuk menghadapi tantangan keamanan regional yang kompleks. Tanpa adanya konsensus yang kuat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas masa lalu dan bagaimana menghadapi masa depan, upaya pemulihan nasional dan pembentukan strategi keamanan yang kohesif akan menjadi semakin sulit. Wacana politik yang didominasi oleh saling tuduh dan bukan penyelesaian masalah hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin mereka.

Sebagai masyarakat yang berulang kali diuji oleh konflik, kemampuan Israel untuk berefleksi secara kritis, meminta akuntabilitas yang tulus, dan kemudian bergerak maju dengan persatuan adalah kunci. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat memperpanjang masa ketidakstabilan politik dan sosial yang telah mendera negara tersebut selama bertahun-tahun.

Untuk memahami lebih lanjut latar belakang konflik yang memicu serangan 7 Oktober, pembaca dapat mengunjungi liputan mendalam terkait konflik Israel-Palestina.