Legislator PDIP Kritik Keras Anggaran Kemenhut 2027: Dinilai Pasrah Tangani Karhutla

Seorang legislator dari fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melontarkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tahun 2027. Ia menilai proposal anggaran tersebut menunjukkan “sikap pasrah” dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) karena dinilai kurang menitikberatkan pada upaya pencegahan. Padahal, kementerian ini mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,238 triliun, sebuah angka yang signifikan namun dipertanyakan efektivitasnya jika tidak dialokasikan secara strategis untuk akar permasalahan Karhutla.

Kritik ini muncul di tengah kebutuhan mendesak akan strategi penanganan Karhutla yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sonny T. Danaparamita menekankan bahwa anggaran sebesar itu seharusnya mampu mendukung program-program pencegahan yang terbukti efektif, bukan sekadar respons reaktif ketika bencana telah terjadi. Kekhawatiran utama adalah bahwa dana besar ini mungkin lebih banyak terserap untuk penanggulangan atau pemadaman daripada investasi jangka panjang dalam mitigasi dan edukasi masyarakat.

Kritik Tajam Anggaran Kemenhut 2027

Sorotan legislator PDIP ini bukan tanpa alasan. Setiap tahun, Indonesia menghadapi ancaman Karhutla yang berulang, membawa dampak multidimensional mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga masalah kesehatan publik akibat kabut asap. Sonny T. Danaparamita secara eksplisit menyatakan bahwa anggaran yang diajukan KLHK untuk tahun 2027, khususnya yang berkaitan dengan Karhutla, “tidak berpihak pada langkah-langkah pencegahan yang sifatnya proaktif.” Ia khawatir bahwa tanpa pendekatan proaktif, masalah Karhutla akan terus menjadi siklus tahunan yang membebani negara dan masyarakat.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 6,238 triliun, yang disampaikan oleh KLHK, menjadi perhatian khusus. Jumlah ini tergolong besar dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana kementerian berencana menggunakannya. Jika sebagian besar dari dana triliunan tersebut justru dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat pemadaman atau rehabilitasi pascabencana, maka kritik Sonny T. Danaparamita mengenai “sikap pasrah” menjadi relevan. Sebuah strategi yang efektif seharusnya mengedepankan investasi pada sistem peringatan dini, patroli pencegahan, pemberdayaan masyarakat adat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.

Mengapa Pencegahan Karhutla Jadi Kunci?

Pencegahan Karhutla seringkali dianggap sebagai investasi yang lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan penanggulangan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa fokus pada pencegahan sangat krusial:

* Mengurangi Kerugian Ekonomi: Biaya pemadaman Karhutla, termasuk pengerahan pesawat water bombing, personel, dan alat berat, sangat tinggi. Belum lagi kerugian akibat terganggunya aktivitas ekonomi, sektor pariwisata, dan produktivitas masyarakat.
* Menyelamatkan Ekosistem: Kebakaran hutan menghancurkan keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, serta merusak fungsi ekologis hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan seringkali tidak dapat diperbaiki sepenuhnya.
* Melindungi Kesehatan Masyarakat: Kabut asap Karhutla menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang berdampak pada jutaan warga, terutama anak-anak dan lansia. Biaya kesehatan yang ditimbulkan juga sangat besar.
* Menjaga Citra Internasional: Indonesia kerap menjadi sorotan dunia akibat Karhutla lintas batas yang menimbulkan kabut asap hingga ke negara tetangga. Fokus pada pencegahan dapat meningkatkan kepercayaan dan citra Indonesia di mata internasional.
* Membangun Resiliensi Komunitas: Melibatkan masyarakat lokal dalam program pencegahan, seperti patroli mandiri dan pengelolaan lahan tanpa bakar, dapat membangun ketahanan komunitas terhadap Karhutla dan menciptakan kesadaran kolektif.

Anggaran Triliunan, Fokus di Mana?

Pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Sonny T. Danaparamita adalah, “untuk apa anggaran sebesar Rp 6,238 triliun itu dialokasikan jika bukan untuk memperkuat garda depan pencegahan?” Ia berharap KLHK dapat memberikan penjelasan detail dan transparan mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut, memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berkontribusi pada solusi jangka panjang. Jika dana tersebut justru banyak dialirkan untuk belanja rutin, kegiatan yang kurang berdampak langsung pada pencegahan, atau bahkan pengadaan alat yang reaktif, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki mandat besar dalam menjaga kelestarian lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, strategi anggaran yang dipilih harus mencerminkan prioritas nasional dan tantangan nyata yang dihadapi. Analisis kritis ini menjadi penting agar anggaran negara dapat digunakan seoptimal mungkin demi kepentingan rakyat dan lingkungan.

Menghubungkan Masa Lalu dan Harapan Masa Depan

Kritik terhadap anggaran KLHK bukanlah hal baru. Setiap kali musim kemarau tiba dan Karhutla kembali merebak, diskusi mengenai efektivitas kebijakan dan alokasi dana pemerintah selalu mengemuka. Insiden Karhutla parah di tahun-tahun sebelumnya, seperti pada 2015 dan 2019, telah menjadi pelajaran berharga tentang betapa masifnya dampak dari kebakaran yang tidak terkendali dan urgensi upaya pencegahan yang kuat. Bahkan, bencana asap pada periode tersebut menyebabkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah dan memicu krisis kesehatan serius.

Saat ini, Sonny T. Danaparamita dan banyak pihak lainnya berharap KLHK dapat merevisi atau memperjelas proposal anggarannya agar lebih berorientasi pada pencegahan dan mitigasi proaktif. Ini bukan hanya tentang jumlah uang, melainkan juga tentang visi dan strategi yang tepat dalam mengelola salah satu aset terpenting Indonesia: hutan dan lahan. Dengan fokus yang benar, anggaran triliunan rupiah tersebut bisa menjadi investasi nyata untuk masa depan lingkungan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sehat, bukan sekadar respons pasrah terhadap krisis yang berulang. Ke depan, parlemen kemungkinan akan terus mengawal pembahasan anggaran ini untuk memastikan keberpihakannya pada upaya pencegahan Karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan.