Anggaran Perpusnas Dipangkas Nyaris Separuh, Masa Depan Literasi Nasional Terancam Krisis

Pemerintah membuat keputusan yang mengguncang dunia literasi Indonesia, dengan memangkas anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) nyaris setengahnya untuk tahun fiskal 2026. Kebijakan drastis ini sontak menuai kekecewaan mendalam dari berbagai kalangan, terutama para pegiat literasi dan pengelola perpustakaan di seluruh penjuru negeri. Frasa “Kami mati segan, hidup pun tak mau” secara gamblang menggambarkan kondisi dilematis dan putus asa yang kini menyelimuti lembaga vital penjaga peradaban bangsa tersebut.

Pemangkasan anggaran sebesar hampir 50% ini bukan sekadar efisiensi rutin, melainkan pukulan telak yang berpotensi melumpuhkan fungsi utama Perpusnas. Sebagai garda terdepan dalam pengembangan budaya membaca dan penyediaan akses informasi, Perpusnas memegang peran krusial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Angka pemotongan yang signifikan ini memicu pertanyaan besar mengenai prioritas pemerintah terhadap sektor literasi dan pendidikan, yang seharusnya menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia unggul.

Dampak Nyata Pemangkasan Anggaran yang Mengancam

Pemotongan anggaran Perpusnas diperkirakan akan memiliki efek domino yang luas dan merusak. Berbagai program strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pengembangan literasi nasional terancam terhenti atau setidaknya terganggu parah. Kondisi ini bukan hanya akan dirasakan oleh Perpusnas sebagai institusi, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada layanannya.

Berikut adalah beberapa potensi dampak serius dari kebijakan pemangkasan ini:

Akuisisi Koleksi Terhambat: Kemampuan Perpusnas untuk memperbarui dan menambah koleksi buku, jurnal, dan materi digital akan sangat terbatas. Ini berarti masyarakat akan kehilangan akses terhadap pengetahuan terkini dan keberagaman informasi.
Inovasi dan Digitalisasi Mandek: Program-program digitalisasi arsip, pengembangan perpustakaan digital, dan inovasi layanan berbasis teknologi yang esensial di era modern akan terhambat, bahkan mungkin terhenti sama sekali.
Program Gerakan Literasi Terganggu: Berbagai inisiatif untuk meningkatkan minat baca di daerah, pelatihan pustakawan, dan diseminasi informasi ke masyarakat, yang sebelumnya mendapat dukungan dari Perpusnas, akan sulit berjalan.
Pemeliharaan Infrastruktur Terabaikan: Gedung, fasilitas, dan peralatan yang ada mungkin tidak dapat dipelihara dengan baik, mengurangi kenyamanan dan kualitas layanan bagi pengunjung.
Kesejahteraan Pustakawan dan Staf: Pemangkasan anggaran bisa berdampak pada operasional harian, mulai dari pengadaan alat tulis hingga program pengembangan sumber daya manusia, yang pada akhirnya memengaruhi moral dan produktivitas staf.

Kegelisahan Pegiat Literasi dan Pengelola Perpustakaan

Suara-suara kekecewaan dan kegelisahan datang dari berbagai penjuru. Seorang pegiat literasi, Dr. Rina Kusuma, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini merupakan langkah mundur bagi Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pendidikan berkualitas dan akses informasi. “Bagaimana kita bisa berbicara tentang bangsa yang maju jika jantung literasinya sendiri dipaksa berdetak lemah?” ujarnya dengan nada prihatin. Ini bukan kali pertama anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan atau kebudayaan mengalami tekanan. Sebelumnya, beberapa artikel lama juga menyoroti tantangan pendanaan yang terus menerpa institusi-institusi serupa, memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan.

Para pengelola perpustakaan daerah juga merasa terancam. Mereka seringkali mengandalkan Perpusnas untuk dukungan teknis, pelatihan, dan bahkan beberapa pengadaan koleksi. Dengan melemahnya Perpusnas, dukungan ini dipastikan akan berkurang drastis, menyebabkan perpustakaan di tingkat daerah kesulitan berkembang, bahkan untuk mempertahankan eksistensinya.

Perpusnas dan Fondasi Pengetahuan Bangsa

Sebagai lembaga penyedia sumber informasi dan pengetahuan, Perpusnas memiliki peran ganda: melestarikan warisan intelektual bangsa dan memajukan budaya literasi. Melalui koleksi cetak maupun digital, Perpusnas memastikan bahwa sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan fungsi vital ini, pemangkasan anggaran yang sedemikian besar menempatkan Perpusnas pada posisi yang sangat rentan.

Kondisi “mati segan, hidup pun tak mau” menggambarkan lebih dari sekadar kesulitan finansial. Ini adalah refleksi dari krisis identitas dan tujuan yang mungkin terjadi jika sebuah lembaga penting tidak lagi dapat menjalankan misinya secara optimal. Apakah ini merupakan sinyal bahwa pemerintah perlu meninjau ulang prioritas anggaran mereka, terutama pada sektor yang secara langsung berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan peradaban?

Masa Depan Literasi dan Harapan Reevaluasi Kebijakan

Masa depan literasi Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Keputusan anggaran untuk tahun 2026 ini akan menentukan apakah bangsa ini akan semakin maju dalam budaya membaca dan akses informasi, atau justru tertinggal. Para pegiat literasi berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan pemangkasan anggaran ini dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Di tengah tuntutan global untuk meningkatkan daya saing melalui pendidikan dan inovasi, melemahnya institusi sepenting Perpusnas adalah langkah yang kurang bijaksana. Penting bagi pemerintah untuk mencari solusi alternatif atau realokasi anggaran yang lebih strategis, demi memastikan Perpusnas tetap dapat menjalankan perannya sebagai benteng pengetahuan dan peradaban bangsa.