DPRD Mahakam Ulu Tekankan Mutu Prioritas Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara

Devung Paran Desak Kualitas Prima Jalan Perbatasan Mahulu-Kaltara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan pentingnya prioritas kualitas dalam setiap tahapan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dengan Kalimantan Utara. Pernyataan ini disampaikan Devung usai meninjau langsung lokasi proyek strategis tersebut pada Kamis (2/7/2026), menekankan bahwa mutu konstruksi akan menentukan keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Devung, proyek jalan perbatasan ini bukan sekadar infrastruktur penghubung biasa, melainkan sebuah urat nadi ekonomi dan sosial yang telah lama dinantikan. Oleh karena itu, investasi besar yang digelontorkan harus diimbangi dengan standar kualitas tertinggi, menghindari risiko kerusakan dini atau kegagalan struktur yang justru merugikan negara dan masyarakat di kemudian hari. Komitmen terhadap mutu ini adalah kunci untuk memastikan jalan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, menopang aktivitas logistik, perekonomian, serta mobilitas warga di wilayah perbatasan.

Urgensi Kualitas dan Dampak Jangka Panjang

Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan, menghadapi tantangan geografis dan cuaca yang tidak mudah. Curah hujan tinggi, karakteristik tanah yang labil, serta akses logistik yang sulit, menuntut spesifikasi teknis dan material yang unggul. Devung Paran menekankan bahwa tanpa kualitas yang terjamin, jalan yang baru dibangun berpotensi cepat rusak, mengakibatkan:

Biaya Perbaikan Berulang: Menguras anggaran daerah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor lain.
Hambatan Ekonomi: Distribusi barang dan jasa terhambat, biaya logistik membengkak, dan pertumbuhan ekonomi lokal melambat.
Isolasi Masyarakat: Akses pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan terganggu, meningkatkan isolasi daerah terpencil.
Kehilangan Kepercayaan Publik: Kualitas buruk dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan lembaga legislatif.

“Jalan perbatasan adalah aset negara yang vital. Kita tidak ingin membangun hanya untuk beberapa tahun, lalu rusak dan harus diperbaiki lagi. Mutu adalah harga mati demi keberlanjutan dan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Devung, mencerminkan kepeduliannya terhadap efektivitas anggaran publik dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah Strategis Membuka Keterisolasian

Pembangunan ruas jalan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan dan meningkatkan konektivitas antarprovinsi di Kalimantan. Konektivitas antara Mahakam Ulu di Kalimantan Timur dengan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara akan memicu roda perekonomian baru, mempercepat distribusi produk pertanian dan perkebunan, serta mempermudah akses layanan publik.

Jalan ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi regional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Selain itu, aksesibilitas yang lebih baik juga akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih memadai. Peninjauan Devung Paran ini merupakan kelanjutan dari fokus DPRD Mahakam Ulu terhadap isu infrastruktur perbatasan, sebagaimana yang pernah diulas sebelumnya di EVENT NUSANTARA, menunjukkan konsistensi dalam pengawasan dan advokasi pembangunan yang berpihak pada rakyat.

Harapan Masyarakat dan Peran Pengawasan DPRD

Masyarakat Mahakam Ulu telah menanti pembangunan jalan ini dengan penuh harap. Mereka membayangkan masa depan dengan mobilitas yang lebih lancar, harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, serta peluang usaha yang semakin terbuka. Harapan besar ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam proyek.

Sebagai perwakilan rakyat, DPRD Mahakam Ulu, melalui Devung Paran, akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembangunan. Ini meliputi pemilihan kontraktor yang kredibel, penggunaan material berkualitas sesuai standar, serta pelaksanaan konstruksi yang efisien dan tepat waktu. Pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, tetapi juga untuk menjamin bahwa impian dan harapan masyarakat akan infrastruktur yang layak dapat terwujud secara optimal.